Peranan Serta Penerapan Peranan Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan Di Kalimantan Timur

Pembangunan perkebunan adalah sisi yang perlu dalam pembangunan wilayah Kalimantan Timur untuk terwujudnya agribisnis perkebunan yang produktif, efektif, berkapasitas saing serta berkepanjangan untuk tingkatkan kemakmuran serta kesejahteraan warga perkebunan. Dengan peranan benih unggul berkualitas dalam usaha budidaya tanaman karena itu pemerintah jamin kualitas benih yang akan disebarkan serta diperjualbelikan dengan peraturan di bagian perbenihan yang ditata dalam UU No. 12 tahun 1992 mengenai Skema Budidaya tanaman yang diuraikan dalam PP N0. 44 Tahun 1995 mengenai Perbenihan serta Permentan No. 37/Permentan/OT.140/8/2006 mengenai Pengujian, Penilaian, Pelepasan serta Penarikan varietas, Permentan No. 38/Permentan/OT.140/8/2006 mengenai Penghasilan serta Pengeluaran Benih serta Permentan No. 02/Permentan/S.R.120/2014 mengenai Produksi, Sertifikasi serta Peredaran Benih Bina.

Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) Perkebunan yang disebut salah satunya pelaksana dari banyak kebijakan pemerintah itu menggenggam fungsi penting dalam jamin kualitas benih perkebunan yang tersebar dimasyarakat. Berdasar Permenpan no. 09 tahun 2010 mengenai jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman serta Angka Cicilannya, karena itu PBT didefinisikan jadi jabatan yang memiliki ruangan cakupan pekerjaan tanggung jawab serta kuasa untuk lakukan pekerjaan pengawasan benih tanaman yang ditempati oleh PNS dengan hak serta keharusan dengan penuh yang diberi oleh petinggi yang berkuasa. Lihat pengertian itu karena itu pekerjaan PBT mempunyai tanggung jawab serta tanggung gugat” pada pengawasan benih tanaman. Tanggung jawab jadi pemeriksa kualitas benih serta pengawasan peredaran benih serta tanggung tuntut jika ada kekeliruan dalam mengecek kualitas benih serta mengamati peredaran benih. Sebab beban kapasitas itu karena itu seorang PBT dituntut untuk dapat memperlihatkan kompetensi serta pengalamannya dalam melakukan pekerjaan dengan akuntabel, transparan serta berdiri sendiri.

PBT dibagi dalam 2 (dua) kelompok yakni PBT Trampil serta PBT Pakar. PBT Trampil ialah jabatan fungsional yang dalam realisasinya menggunakan mekanisme serta tehnik kerja khusus/berbentuk tehnis di lapangan. Sedang PBT Pakar ialah jabatan fungsional yang kerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu dan pengetahuan, metodologi serta tehnik analisa khusus/berbentuk analisa serta manajerial. Pekerjaan inti PBT pada umumnya berdasar Ketetapan Menkowasbangpan no. 57/Kep/MK.Waspan/9/199 ialah mempersiapkan, melakukan, menilai, meningkatkan serta memberikan laporan pekerjaan pengawasan benih tanaman yang terbagi dalam penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian kualitas benih, pengawasan peredaran benih tanaman serta aplikasi skema manajemen kualitas.

Fungsional PBT Perkebunan yang ada sampai sekarang baru sejumlah 9 orang dengan perincian PBT Trampil sekitar 5 orang serta PBT Pakar sekitar 4 orang. Semua fungsional PBT ini sudah ikuti Diklat Fundamen PBT Pakar serta Trampil yang disebut ketentuan untuk menempati jabatan fungsional itu. Diklat fundamen PBT ini dikerjakan oleh Dirjenbun. UPTB Pengawasan Benih Perkebunan adalah wadah fungsional PBT dalam meningkatkan profesinya. Beberapa fungsional PBT sudah ikuti Diklat PPNS Benih serta Pupuk yang benar-benar menolong dalam mengatasi benih ilegitim yang sedang ramai beberapa waktu paling akhir terutamanya benih kelapa sawit yang disebarkan dengan komersial serta tanpa ada dokumen di warga. Efek pemakaian benih ilegitim ini bisa membuat produktivitas rendah serta bisa tidak berpoduksi benar-benar.

PBT dalam penerapan pekerjaan inti serta manfaatnya merujuk pada Renstra Kementan dengan salah satunya gema Revitalisasi yakni Revitalisasi Perbenihan. Upaya-upaya yang dikerjakan untuk revitalisasi perbenihan diantaranya : membenahi kembali kelembagaan perbenihan/pembibitan nasional mulai tingkat pusat sampain wilayah; membuat perlindungan, pelihara serta manfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk peningkatan varietas unggul lokal; menguatkan tenaga pemulia serta Pengawas benih tanaman; mendayakan penangkar serta produsen benih berbasiskan lokal; tingkatkan peranan swasta dalam membuat industri perbenihan/pembibitan; membuat industri perbenihan. Peranan PBT perkebunan terlihat riil dengan pekerjaan fungsional yang tertuang dalam Permen PAN. Untuk implementasinya dibutuhkan kompetensi dari SDM PBT perkebunan yang ada dan suport serta kelembagaan pengawasan perbenihan. Penerapan peranan pengawasan benih tanaman perkebunan benar-benar dipastikan oleh efektivitas kerja kelembagaan pengawasan benih tanaman perkebunan.

Berdasar PP no. 44 tahun 1995 Pengawas Benih Tanaman diberi kuasa untuk :

Lakukan kontrol pada proses produksi.

Lakukan kontrol pada fasilitas serta area untuk menyimpan dan langkah pengemasan benih bina.

Ambil contoh benih untuk kontrol kualitas.

Mengecek dokumen serta catatan produsen, penyuplai serta pengedar benih bina.

Lakukan kontrol pada penerapan pekerjaan sertifikasi.

Lakukan kontrol pada pemenuhan kriteria pendaftaran, penyediaan, perijinan, sertifikasi serta pendaftaran peredaran benih bina.

Jika pengawasan benih memiliki fakta kuat terjadi penyelewengan tentang kualitas benih tapi memakan waktu riset lebuh lanjut atas kontrol, pengawas benih bisa hentikan sesaat peredaran benih tapi membutuhkan riset selanjutnya berdasar hasil kontrol, pengawas benih bisa hentikan sesaat peredaran benih bina untuk paling lama tiga puluh hari.

Jika sudah terlampaui serta belum ada ketetapan terdapatnya penyelewengan, karena itu aksi pemberhentian peredaran benih bina oleh PBT selesai untuk hukum.

Dalam soal diketemukan penyelewengan tentang proses produksi, standard kualitas, pekerjaan sertifikasi, fasilitas serta area untuk menyimpan dan langkah pengemasan benih bina, PBT bisa menyarankan penarikan benih bina dari peredaran ke Menteri Pertanian.

Dilihat dari kehadiran fungsional PBT, sekarang jumlahnya PBT yang ada belum mencukupi dengan luasnya daerah kerja. Kurangnya jumlahnya fungsional PBT karena jabatan fungsional itu kurang menarik dari bagian tunjangan jabatan atau penambahan pendapatannya dan risiko jabatannya yang bersentuhan dengan hukum membuat banyak pegawai yang tidak tertarik untuk berubah ke jabatan fungsional itu. Disamping itu kenaikan jabatan fungsional serta kelompok berdasar perolehan angka credit. Bila pegawai rajin serta kreatif serta angka cicilannya memenuhi karena itu kenaikan pangkat/kelompok minimum 2 tahun sekali, sedang pegawai non fungsional walaupun kapasitasnya tidak optimal tetapi tingkah laku serta kedatangan lumayan baik karena itu dapat naik kelompok dengan reguler 4 tahun sekali tanpa ada berusaha susah payah membuat angka credit sama dengan pegawai fungsional.

Sesuai dengan Ketentuan Presiden RI No. 16 tahun 2013 tanggal 01 Maret 2013 mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, jumlahnya besarnya tunjangan untuk semasing tahap jabatan telah lumayan memadai. Belum juga penambahan pendapatan untuk fungsional khusus telah lebih menjanjikan. Dengan makin bertambahnya tunjangan serta penambahan pendapatan buat fungsional PBT diinginkan akan buka ketertarikan buat PNS non fungsional menjadi fungsional PBT sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk nantinya PNS yang dijadikan jabatan fungsional supaya pengangkatannya dibarengi dengan pengukuhan atau sumpah sama dengan pengangkatan pegawai struktural hingga jadi terkesan serta ada kebanggaan, yang tentu saja harus diimbangi dengan penambahan kapasitas yang lebih baik.

Peranan PBT perkebunan renstra kementan terlihat riil dengan pekerjaan fungsional yang tertuang serta Permen PAN. Dibutuhkan kompetensi dari SDM PBT perkebunan yang ada untuk menerapkan peranan itu dan di dukung dari kelembagaan pengawasan perbenihan dalam soal ini UPTD Pengawasan Benih Perkebunan Kalimantan timur.

Leave a Reply

Comment
Name*
Mail*
Website*